Walaupun hanya berada selama dua tahun, republik parlementer multi parti Azerbaijan dan koalisi pemerintah mampu mencapai beberapa hal dalam bangunan nasional dan negara, pendidikan, pembuatan angkatan bersenjata, keewangan bebas dan sistem ekonomi, pengakuan internasional sebagai negara de facto dan pengakuan de jure yang belum diputuskan, pengakuan resmi dan hubungan diplomasi dengan beberapa negara, persiapan konstitusi, hak asasi untuk semua, dan lain-lain. Hal ini merupakan dasar penting untuk merdekanya kembali Azerbaijan tahun 1991.

Politik dalam negri

Kehidupan politik Republik Demokratik Azerbaijan didominasi oleh parti Musavat, pemenang pemilihan dewan konstituen tahun 1917. Parlimen pertama Republik ini dibuka pada tanggal 5 Desember 1918. Musavat memiliki 38 anggota di parlimen, yang terdiri dari 125 wakil, dan dengan beberapa parti Musavat bebas membentuk faksi terbesar. Republik ini diperintah oleh lima kabinet, semua dibenuk oleh koalisi antara Musavat dan parti lainnya, termasuk Blok Muslim Sosialis, Ahrar, dan Parti Muslim Sosial Demokrat. Parti Ittihad merupakan parti oposisi utama dan tidak ikut serta dalam pembentukan kabinet, kecuali anggotanya adalah Inspektur Jendral dalam kabinet terakhir. Perdana Menteri tiga kabinet pertama adalah Fatali Khan Khoyski; perdana menteri dua kabinet yang terakhir adalah Nasibbek Usubbekov. Pembentukan kabinet selanjutnya ditugaskan ke Mammed Hasan Hajinski, tetapi ia tidak mampu membentuk kabinet, kerana kekurangan waktu dan kurang dukungan mayoritas di parlimen, dan juga invasi Bolshevik. Ketua parlimen, Alimardan Topchubashev, diakui sebagai kepala negara. Ia mewakili Azerbaijan di Persidangan Perdamaian Versailles, Paris tahun 1919.

Politik luar negri

Antara tahun 1918 dan 1920, Republik Azerbaijan memiliki hubungan diplomatik dengan beberapa negara. Perjanjian hubungan ditandatangani dengan beberapa negara; enam belas negara mendirikan kedutaan besarnya di Baku [12]. Pemerintah Republik Demokratik Azerbaijan selalu tetap netral dalam masalah Perang Saudara Rusia dan tidak pernah bersampingan dengan Merah maupun tentara Putih.

Pengakuan

Delegasi Azerbaijan mengikuti Konferensi Perdamaian Paris 1919. Ketika tiba di Paris, delegasi Azerbaijan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, yang meminta:

1. Kemerdekaan Azerbaijan diakui2. Asas Wilson diterapkan kepada Azerbaijan,3. Delegasi Azerbaijan diperbolehkan ikut Konferensi Perdamaian Paris,4. Azerbaijan dimasukan ke dalam Liga Bangsa-Bangsa,5. Departemen Perang Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada Azerbaijan, dan6. Didirikannya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Republik Azerbaijan [13].

Presiden Wilson memberi delegasi Azerbaijan audiensi, dan ia menunjukan sifat yang dingin dan tidak simpatik. Seperti yang dilaporkan delegasi Azerbaijan kepada pemerintahnya, Wilson menyatakan bahwa konferensi tidak ingin adanya pembagian dunia menjadi kepingan-kepingan kecil. Wilson menyarankan orang-orang Azerbaijan bahwa akan lebih baik untuk mereka agar mengembangkan jiwa konfederasi, dan konfederasi untuk seluruh rakyat Transkaukasia akan menerima perlindungan dari beberapa kekuatan dengan basis mandat yang didapat oleh Liga Bangsa-Bangsa. Masalah Azerbaijan seperti disimpulkan oleh Wilson, tidak dapat diselesaikan terlebih dahulu dari masalah Rusia secara umum[14].

Meskipun Wilson bersifat seperti itu, pada tanggal 12 Januari 1920, Allied Supreme Council mengakui secara de facto Azerbaijan, bersama dengan Georgia dan sebelum Armenia.[15] Bulletin d'information de l'Azerbaidjan menulis: "Dewan tertinggi mengakui secara de facto kemerdekaan republik Kaukasia: Azerbaijan, Georgia, dan Armenia. Delegasi Azerbaijan dan Georgia diberi tahu oleh M. Jules Cambon di Departemen Luar Negeri pada tanggal 15 Januari 1920" [16].

Selanjutnya, di dewan [Inggris], di bawah Sekretaris Luar Negeri, Hamar Greenwood, dipertanyakan mengenai tanggal pengakuan sudah diberikan ke Georgia, Azerbaijan, dan Armenia, dan apakah "sesuai pengakuan seperti itu, wakil resmi telah bertukar, dan batas Republik Transkaukasia menegaskan" [17]. Hamar Greenwood menjawab:

“

"Perintah dikirim kepada Komisaris Kepala Britania untuk pemerintah Georgia dan Azerbaijan yang diwakili oleh kekuasaan sekutu di dewan tertinggi sudah memutuskan untuk memberi pengakuan de facto Georgia dan Azerbaijan, tetapi bahwa keputusan ini tidak menentukan masalah batas masing-masing negara..." Sudah tidak ada perubahan dalam wakil akibat pengakuan; terlebih dahulu, Pemerintah memiliki Komisaris Kepala Britania untuk Kaukasus dengan Markas Besar di Tiflis, dan ketiga Republik mempunyai wakil terpercaya mereka di London..."[18]

”

Sekutu mengakui republik-republik Transkaukasia kerana ketakutan mereka akan Bolshevisme, tetapi aktivitas mereka yang terpimpin melawan Bolshevisme, sedikitnya di Transkaukasia, tidak lebih dari kata-kata, dengan yang paling kuat di antaranya adalah pengakuan 'status quo', demarkasi, dan daftar standar remonstransi (pemrotesan) diplomatik.[19]

Liga Bangsa-Bangsa

Akibat dari pendudukan dan penghentian eksistensi Republik Demokratis Azerbaijan pada tanggal 27-28 April 1920, penerapan untuk pengakuan de jure dan keanggotaan di Liga Bangsa-Bangsa yang dibuat tanggal 1 November 1920, tidak disetujui pada tanggal 24 November 1920.[20]

Persia

Pilihan untuk menggunakan nama Azerbaijan, menyebabkan protes di Iran. Menurut Tadeusz Swietochowski[21]:

“

Walaupun proklamasi membatasi klaimnya ke utara wilayah Araxes, penggunaan nama Azerbaijan segera menyebabkan keberatan dari Iran. Di Teheran, muncul kecurigaan bahwa Republik Azerbaijan yang digunakan sebagai alat Utsmaniyah untuk memisahkan provinsi Tabriz dari Iran. Seperti itu, gerakan revolusioner nasional Jangali di Gilan, sementara menyambut baik kemerdekaan setiap negara Muslim sebagai "sumber kegembiraan," meminta di korannya jika pilihan nama Azerbaijan mengatakan secara tidak langsung hasrat republik baru untuk bergabung dengan Iran. Jika seperti itu, mereka mengatakan, sebaiknya diberitahukan secara jelas, jika tidak, orang Iran akan menolak untuk menyebut negara itu Republik Azerbaijan. Untuk menghilangkan ketakutan Iran, pemerintah Azerbaijan secara akomodatif akan menggunakan kata Azerbaijan Kaukasia di dokumennya untuk penyebaran di luar negeri.

”

Pada tanggal 16 Juli 1919, Dewan Menteri [Republik Demokratik Azerbaijan] mengangkat Adil Khan Ziatkhan, yang sampai saat itu menjabat sebagai Asisten Menteri Luar Negeri, wakil diplomatik Azerbaijan di Istana Raja dari para Raja Persia [22]. Delegasi Persia yang dikepalai oleh Seyed Ziaed-Din Tabatai datang ke Baku, untuk menegosiasikan transit, tarif, surat, adat-istiadat, dan persetujuan lainnya. Pidato dibuat di mana keterikatan bersama antara Azerbaijan Kaukasia dan Iran ditekankan [23].